banner here

Rapat Kordinasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha

- 23.04
advertise here
PURWOKERTO- Rapat forum kordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kabupaten banyumas yakni Kejaksaan Negeri Banyumas, BPJS Cabang Purwokerto, dan Dinas Tenaga Kerja, Disperindag diadakan di Purwokerto Kamis (2/5). 

Kepersertaan JKN KIS secara nasional adalah 83 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 219.669.543, sedang cakupan kepesertaan  untuk banyumas sendiri dari total penduduk sebesar  1.752. 338 sebanyak 88,69 persen atau sejumlah  1.554.217 yang terhitung sejak  tanggal 1 april 2019.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas R. Raharjo Yusuf Wibisono, SH, MH bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan progres badan usaha sosialisasi terpadu pada 2018 yakni sejumlah 42 badan usaha sosialisasi, kemudian badan usaha registrasi sebanyak 4, dan badan usaha tidak teregistrasi adalah 38 badan usaha.

"Dari jumlah 38 badan usaha tak terigestrasi telah di ajukan surat kuasa khusus (SKK) oleh BPJS Purwokerto kepada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 29 maret 2019."katanya.

Ditambahkan bahwa telah ditindak lanjuti oleh Kejari Banyumas dengan melakukan panggilan terhadap badan usaha tidak patuh pada 8 dan 22 april 2019. namun baru 14 badan usaha yang memenuhi panggilan tersebut.

"Perlu komitmen dari seluruh jajaran anggota forum untuk mendukung tercapainya universal health coverage (uhc) atau cakupam kesehatan semesta kab. banyumas melalui penegakan kepatuhan hukum dan regulasi yang ada khususnya pelaku usaha pmberi kerja yang memeiliki pekerja,"katanya.

"Sedang untuk progres SKK Kejari Banyumas jumlah badan usaha yang diajukan SKK tersebut yakni sebanyak 38 terbagi dalam badan usaha registrasi berjumlah 9,sedang tidak teregistrasi 29 badan usaha,"katanya.

Sementara Kepala Cabang BPKS Purwokerto Ondrio Nas menjelaskan hasil monitoring badan usaha wilayah kerja Banyumas adalah jumlah badan usaha Online Single Submission dan wajib lapor 503 badan usaha, badan usaha sudah terdaftar JKN KIS adalah 59, badan usaha belum terdaftar JKN KIS sebanyak 444 badan usaha.

Dijelaskan bahwa Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta kemudahan dalam pendaftaran JKN-KIS Badan Usaha.

"Dengan mengadakan sosialisasi ini, dia berharap Badan usaha khususnya yang belum mendaftarkan pekerjanya agar dapat mengikutsertakan karyawannya dalam program JKN-KIS dengan cara yang lebih mudah efektif dan efisien tanpa harus datang langsung,"kata Ondrio Nas.(cr2)

Advertisement advertise here
 
banner here