Kejari Banyumas Raih Hasil Positif Realisasikan Clean Governance BPJS

TP4D Kejari Banyumas

Kejari Banyumas Raih Hasil Positif Realisasikan Clean Governance BPJS

Selasa, 24 September 2019

Purwokerto - Hasil positif di capai Kejaksaan Negeri Banyumas melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam perannya membantu kinerja BPJS ketenagakerjaan di wilayah Banyumas.

Dalam rapat kordinasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto dengan Kejari Banyumas sehubungan penyerahan SKK tahun 2019. Dihadiri oleh Kajari Banyùmas R. Raharjo Yusuf Wibisono, SH,MH, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Agus Widiyanto, SE.

Sebanyak 18 SKK dgn total piutang iuran Rp. 232.931.245,00 dan pelaporan kinerja Jaksa Pengacara Negara Kejari Banyumas tahun 2018 dgn 17 SKK dgn total piutang iuran dan denda Rp. 497.902.328,  telah berhasil dipulihkan Rp. 422.962.299 degan indikator pencapaian sebesar 85%.

Dengan hasil tersebut Kepala BPJS Purwokerto Agus Widiyanto menyampaikan apresiasi yang besar terhadap progres yang dilakukan Kejari Banyumas. Menurutnya Diharapkan kerjasama ini terus berlanjut sesuai yang diharapkan. "Kami mengapresiasi peran Kejari Banyumas dalam merealisasikan clean governance, harapannya 2019 betul betul tercapai 100 persen pencapaian,"katanya.

Sebelumnya setelah dilakukannya kerja sama de­ngan Kejaksaan Negeri Banyumas, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Banyumas mela­ku­kan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak tentang kewaji­bannya. Setelah dilakukan inventarisasi baru tim bergerak mendatangi perusahaan-peru­sahaan secara persuasif.

Dari hasil kerja tersebut, ternyata sangat menggem­birakan. Tim Kejari Banyumas berhasil merea­lisasikan tunggakan Rp. 422.962.299 degan indikator pencapaian sebesar 85% dari peru­sahaan yang ada di wilayah BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Kejari Banyumas R.Raharjo Yusuf Wibisono,SH,MH melalui Kasi Perdata dan TUN Delfi Trimationo,SH menjelaskan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 16/2004 memiliki kewajiban men­dampingi dan membantu lem­baga pemerintah maupun Ba­dan Usaha Milik Negara (BU­MN) dalam menghadapi perkara perdata. JPN bertindak sesuai dengan amanat UU yang ada.

"Jika pemerintah maupun BUMN menghadapi persoalan hukum di bidang perdata, lembaga tersebut bisa menga­jukan permintaan pada kejak­saan untuk membantu dan mendampingi sampai ke penga­dilan, Itu merupakan tugas dari kejaksaan melalui Jaksa Pe­ngacara Negara yang sudah ditugaskan,"katanya.(*ck)