Dihadapan 180 Jajaran SKPD Banyumas, Kajari Eko Bambang Marsudi Paparkan Saber Pungli

Dihadapan 180 Jajaran SKPD Banyumas, Kajari Eko Bambang Marsudi Paparkan Saber Pungli

News Publisher | Cokie Sutrisno
Rabu, 15 Januari 2020

Dengan gaya yang khas, Kajari Banyumas Eko Bambang Marsudi, SH, MH ikut memberi paparan kepada 180 forkopimda dan jajaran SKPD Banyumas dalam sosialisasi saber pungli, Rabu (15/1/2020). foto:redaksi
Purwokerto - Sosialisasi saber pungli kembali digelar oleh jajaran forkopimda Banyumas, Rabu (15/1/2020) di Aula Karlita Purwokerto. Selain Kajari Banyumas Eko Bambang Marsudi, juga Bupati Achmad Husein, Kajari Purwokerto Lydia Dewi Diah, Inspektorat Banyumas Herni Sulastri dan jajaran lainnya.

Menurut Kajari Banyumas sesuai hasil Rakornas Kejaksaan Agung di Sentul Bogor 15 November 2019, bahwa jajaran Forkopimda harus meningkatkan sinergitas dan koordinasi, selain itu aparat penegak hukum menjadi sentral dalam rangka meningkatkan investasi karena para investor membutuhkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berimbang.

"Dalam hal ini Kejakasaan, khusu Kejari Banyumas lebih mengedepankan pencegahan melalui sosialisasi, bintek, pembinaan serta mengedepankan sinegitas antara APIP dengan APH, "katanya.

Sementara Bupati Banyumas Achmad Husein berharap sosialisasi saber pungli ini dapat benar-benar efektif dan efisien serta dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dalam pekerjaan sehari-hari.

"Kami ingin semua memahami terlebih dahulu dan diberi pembinaan namun apabila masih tetap belum berubah dan terjadi pungli maka kedepannya akan kami tindak tegas, dan sewaktu waktu pemerintah bersama APH lainnya melakukan inspeksi mendadak, "katanya.

Bupati juga mengingatkan untuk untuk meningkatkan kesadaran akibat yang timbul dari pungli.

"Pengertian akan akibat melakukan pungli dapat dipahami, jadi tidak melakukan pungli itu benar-benar di sadari bukan karena ketakutan akan di tindak,"tambahnya.

Herni Sulastri, Inspektur Daerah Kab. Banyumas lebih mengingatkan akan komitmen dari pembentukan tim saber pungli. Menurutnya menindaklanjuti amanat Presiden Jokowi bahwa kementrian dan pemerintah daerah untuk membentuk Satgas Saber Pungli maka telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 700/206 tahun 2017 tentang Satgas Saber Pungli Pemkab Banyumas.

"Perlu mewujudkan komitmen kepala OPD dalam pemberantasan pungli, meningkatkan komunikasi dan persepsi dalam pemberantasan pungli, integritas ASN, dan berupaya lakukan pencegahan yang tegas dan menyeluruh dalam pmberantasannya,"jelasnya.

Lebih tegas, Kajari Purwokerto Lydia Dewi Diah mengingatkan kedepannya untuk SK Bupati tentang Satgas Saber Pungli dapat diperbarui dengan rencana kerja dari masing-masing pokja. Sebagai abdi negara yang hidup bermasyarakat dituntut untuk mengabdi dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Kita harus mengenali hukum dan peraturan yang berkaitan dengan tugas kita terlebih dahulu, agar kita jauh dari hukuman, karena faktor terjadinya pungli yaitu integritas, ekonomi, kultur budaya organisasi, lemahnya sistem kontrol pimpinan,"katanya.

Lydia menegaskan alah satu bentuk pungli diantaranya terkait pelayanan publik seperti pengurusan PTSL, perijinan, rumah sakit, penegakan hukum. "Disininergitas dan kerjasama diantara anggota Satgas dalam pemberantasan pungli,"Pungkasnya. (cok)