SEJARAH KEJARI BANYUMAS

TP4D Kejari Banyumas

Kejari Banyumas : SEJARAH KEJARI BANYUMAS

SEJARAH KEJARI BANYUMAS

Kajian Sejarah Kejaksaan Negeri Banyumas/Foto:cok


KAJIAN KEBERADAAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS

I.          SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BANYUMAS.

Menurut sejarah, Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582 dan Adipati Mrapat atau Adipati Warga Utama II adalah penguasa pertama Banyumas yang merupakan cikal bakal Bupati Banyumas berikutnya, adapun Adipati Mrapat menjadi penguasa Banyumas adalah atas anugrah Sultan Pajang. 

Pada saat pemerintahan Kerajaan Pajang bergeser ke Mataram, secara otomatis Banyumas ikut wilayah Kerajaan Mataram Islam saat itu, dan dibawah kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo  wilayah Banyumas disebut sebagai Mancanegara Kilen/Barat  dengan tempat kedudukan Penguasa Mancanegara Kilen ada di Banyumas, namun setelah adanya Perjanjian Giyanti Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua wilayah (palihan nagari) yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta,     untuk wilayah Banyumas yang merupakan wilayah Mancanegara barat masuk di bawah kekuasaan Keraton Surakarta, 

Selanjutnya dengan bergulirnya waktu datanglah pemerintahan kolonial Belanda menduduki  Kerajaan Mataram (salah satu wilayah Indonesia) dan mulai mengambil alih tanah tanah Mancanegara, termasuk Banyumas yang merupakan wilayah Mancanegara Barat, pemerintah kolonial Belanda melalui J.J Sevenhoven pada tanggal 24 Mei 1930 menunjuk M.H.Hallewijn untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintah sipil di Banyumas dan distrik distrik di sekitarnya, 

M.H Hallewijn datang ke Banyumas 13 Juni 1930 selanjutnya  bekerja sama dengan Borger (perwakilan sementara pemerintah Belanda di Banyumas) mempersiapkan pengambil alihan pemerintahan dan mempersiapkan instrumen instrumen pemerintahan di Banyumas, hal tersebut dilakukan pemerintah kolonial Belanda tanpa seijin dari Keraton Surakarta, kemudian baru tanggal 22 Juni 1930 secara resmi wilayah Mancanegara Barat yaitu Banyumas menjadi wilayah yang digadaikan dan diserahkan oleh Keraton Surakarta untuk pemerintah kolonial Belanda. 

Selanjutnya Gubernur Jendral Van Den Bosch melakukan perubahan sistem pemerintahan tepatnya pada tanggal 13 Desember 1930 menetapkan Mancanegara Barat menjadi Karesidenan Banyumas yang dipimpin oleh Residen  M.H.Hallewijn, Karesidenan Banyumas membawahi 5 (lima) Kabupaten yaitu :

1.                 Kab Banyumas.
2.                 Kab Purbalingga
3.                 Kab Purwokerto
4.                 Kab Majenang
5.                 Kab Banjarnegara   

Bahwa Banyumas sebagai Karesidenan dan Kabupaten terus berbenah dan membangun, guna mendukung pemerintahan kolonial Belanda disekitar gedung pusat pemerintahan kolonial Belanda  dibangun fasilitas pelayanan hukum antara lain Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Kantor Polisi beserta rumah dinasnya dan Penjara, selain itu juga dibangun fasilitas pelayanan sosial yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda di Kota Banyumas seperti Pasar, Pegadaian, kantor Bank, Kantor pos, Rumah Sakit, namun pada perkembangan selanjutnya karena dinilai Kota Banyumas mempunyai satu kekurangan yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya kota tersebut. 

Faktor tersebut adalah tentang kondisi geografis wilayahnya yang cukup terisolir dan jaringan transportasi yang sulit berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa residen Banyumas dalam Memori Serah Jabatannya seperti J.J Helsdingen pada tahun 1928 dan M.J. van der Pauwert pada tahun 1925. (Prima Nurahmi M, op. cit., hlm. 27), dan dinilai oleh Pemerintahan Kolonial Belanda bahwa Kabupaten Purwokerto lebih representatif sehingga dengan berbagai pertimbangan maka tanggal 26 Februari 1937 Kabupaten dan Karesidenan Banyumas pindah ke Purwokerto sehingga  Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto menjadi satu Kabupaten (merger) dengan nama Kabupaten Banyumas di Purwokerto, 

Adapun insntrumen instrumen pemerintahan/fasilitas fasilitas lembaga publik yang sudah dibangun  di Banyumas sendiri  tetap berjalan dan kantor –kantor pemerintah tetap melayani kepentingan public hingga saat ini.


II.        SEJARAH KEJAKSAAN NEGERI  BANYUMAS.

Sistem peradilan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di Banyumas terdapat lembaga hukum yang terpusat di “Kantor Landraad”, pada saat itu Hakim dan Jaksa (Pengadilan & Kejaksaan) masih dalam satu institusi yang sama yaitu dibawah naungan Kantor Landraad, meskipun pada perkembanganya Karesidenan dan Kabupaten Banyumas pindah ke Kab. Purwokerto dan berubah menjadi Kabupaten Banyumas di Purwokerto namun Kantor Landraad di Banyumas masih melayani pelayanan publik untuk wilayah Banyumas sendiri  dan tidak ikut berpindah ke Purwokerto karena di Purwokerto sudah terdapat Kantor Landraad tersendiri pula, dengan pemisahan wilayah hukum untuk Banyumas dan Purwokerto, 

Adapun kondisi tersebut terus berlangsung hingga masa pemerintahan penjajah Jepang dan jaman kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya setelah kemerdekaan RI, Presiden Soekarno saat itu menetapkan Mr. Gatot Taroenamihardja menjadi Jaksa Agung RI pada tanggal 19 Oktober 1945. Ketetapan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno tersebut  menandai eksistensi lembaga hukum Kejaksaan RI dan Jaksa Agung RI. 

Sebagai lembaga negara dan Jaksa Agung merupakan salah satu  jabatan penting di Indonesia maka sejak saat itu pula Kejaksaan berdiri sendiri terpisah dari “Kantor Landraad”, hal tersebut berlaku pula di Banyumas bahwa Kejaksaan akhirnya berdiri sendiri dengan nama Kejaksaan Negeri Banyumas terpisah dari  Kantor Landraad atau Kantor Pengadilan Negeri Banyumas dengan adanya dua lembaga hukum di Kabupaten Banyumas maka terdapat dua wilayah hukum yang berbeda pula, 

Kejaksaan Negeri di Kabupaten Banyumas untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing telah berdiri sendiri-sendiri, yaitu Kejaksaan Negeri Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, adapun Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas memiliki wilayah hukum sendiri yang beda dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dittetapkannya   Mr. Gatot Taroenamihardja menjadi Jaksa Agung RI menjadi momentum berdirinya Kejaksaan diseluruh wilayah hukum di Indonesia termasuk di Banyumas, 

Berikut sejarah Kejaksaan Negeri Banyumas yang dibagi dalam, beberapa periode yaitu :

1.       Periode sebelum tahun 1945
Sekitar tahun 1927 Kota Banyumas merupakan Ibukota Karesidenan Banyumas, wilayah hukum Kabupaten Banyumas meliputi 6 (enam) kawedanan, namun selanjutnya pada tahun 1937 ibukota Karesidenan dan Kabupaten dipindahkan dari Banyumas ke Purwokerto dan dibentuklah Kantor Landraad (Kejaksaan pada Pengadilan Purwokerto) di Purwokerto.

2.       Periode Perang kemerdekaan tahun 1945 - 1959
a.       Tahun 1945 – 1959
Untuk status Kejaksaan pada saat itu masih menjadi satu dalam lingkungan Departemen Kehakiman (Kantor Landraad) dengan nama Kejaksaan pada Pengadilan  Banyumas dan Kejaksaan pada Pengadilan Purwokerto.

Kejaksaan Negeri Banyumas pada saat itu masih berstatus Kejaksaan pada Pengadilan Negeri Banyumas dan mempunyai wilayah hukum sebagian dari Kabupaten yaitu kawedanan Supiuh, Kawedanan Banyumas, kawedanan Sokaraja ditambah wilayah Susukan (sekarang masuk Kab Banjarnegara), 

Namun setelah ditetapkannya Mr. Gatot Taroenamihardja menjadi Jaksa Agung RI pada tanggal 19 Oktober 1945 maka sejak saat itu Kejaksaan mempersiapkan diri untuk terpisah dari Pengadilan dan mempersiapkan diri  terlepas dari lingkungan Departemen Kehakiman dan hingga tahun 1959 Kejaksaan terus berbenah  sebagai insitusi/lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi penuntutan.
b.      Tahun 1960
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 5 Agustus 1960  secara resmi terbentuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan melepaskan diri dari Departemen Kehakiman menjadi lembaga tersendiri yaitu Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan memiliki Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 154 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI dan sejak saat itu pula berdirilah kantor Kejaksaan Negeri disemua wilayah Kabupaten di Indonesia termasuk di Banyumas.

3.       Periode tahun 1967
Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 015/JA/II/1967 tanggal 17 Februari 1967 Kejaksaan Negeri Banyumas diklasifikasikan sebagai Kejaksaan Negeri Kelas III (tiga)  dengan  susunan organisasi sebagai berikut :
a.       Kepala Kejaksaan Negeri
b.      Urusan Sekretaris Kejaksaan Negeri
c.       Kepala Bagian Operasi dan Intelejen
d.      Kepala Bagian Pembinaan

4.       Periode tahun 1971
Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep – 022/JA/V/1974, Kejaksaan Negeri Banyumas ditingkatkan menjadi Kejaksaan Negeri Kelas II dengan susunan organisasi sebagai berikut :
a.       Kepala Kejaksaan Negeri
b.      Urusan sekretaris Kejaksaan Negeri
c.       Kepala bagian operasi dan intelijen
d.      Kepala Bagian operasi
e.      Kepala bagian pembinaan

5.       Periode tahun 1999
Organisasi Kejaksaan diakui dengan Keputusan Jaksa Agung  berdasarkan keputusan Jaksa Agung Kep – 115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas membawahi :

1.       Sub Bagian Pembinaan.
a.       Urusan kepegawaian
b.      Urusan keuangan
c.       Urusan perlengkapan
d.      Urusan tata usaha dan perlengkapan
2.       Seksi Intelijen
a.       Sub seksi sosial dan politik
b.      Sub seksi ekonomi dan moneter
c.       Sub seksi produksi dan sarana intelijen
3.       Seksi Tindak Pidana Umum
a.       Sub seksi pra penuntutan
b.      Sub seksi penuntutan
c.       Sub seksi upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi
4.       Seksi Tindak Pidana Khusus
a.       Sub seksi penyidikan
b.      Sub seksi penuntutan
c.       Sub seksi upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi
5.       Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
a.       Sub seksi perdata dan tata usaha negara
b.      Sub seksi pemulihan dan perlindungan hak.



III.      WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
Bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 2(dua) Kejaksaan Negeri, 2 (dua) Pengadilan Negeri, 2 (dua) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta 2 (dua) Pengadilan Agama yang keduanya berdiri sendiri, masing-masing di Purwokerto dan di Banyumas, adapun batas daerah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas adalah:
- Sebelah Utara dengan Kab. Purbalingga.  
- Sebelah Barat dengan Kota Purwokerto.
- Sebelah Selatan dengan Kab. Cilacap.    
- Sebelah Timur dengan Kab. Banjarnegara dan Kab. Kebumen.
Adapun wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Banyumas adalah sebagai  berikut : 
NO
        Kecamatan
Jumlah Kelurahan
Jumlah Desa
1.
Kecamatan Sumbang
-
18
2.
Kecamatan Kembaran
-
15
3.
Kecamatan Sokaraja
-
18
4.
Kecamatan Kalibagor
-
12
5.
Kecamatan Patikraja
-
13
6.
Kecamatan Banyumas
-
12
7.
Kecamatan Somagede
-
9
8.
Kecamatan Kebasen
-
12
9.
Kecamatan Kemranjen
-
16
10.
Kecamatan Sumpiuh
3
11
11.
Kecamatan Tambak
-
12

Jumlah
Jumlah Kelurahan (3)
Jumlah Desa (148)

Terkait dengan wilayah hukum dari lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian RI  dalam hal ini wilayah hukum Polres Banyumas dimana terbagi menjadi 2 (dua) wilayah hukum yaitu untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas terdiri dari 11 Kecamatan sebagaimana tersebut diatas dan  wilayah hukum Pengadilan Puwokerto yang meliputi 16 Kecamatan.  

Jika terjadi tindak pidana diwilayah kecamatan yang masuk wilayah Kejaksaan Negeri Banyumas maka Polres Banyumas ataupun Polsek setempat  akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dan melipahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Banyumas .

Demikian pula jika tempat terjadinya tindak pidana (tempus  delicti) terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purwokerto namun perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyumas maka Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas akan mengembalikan berkas perkara tersebut pada Penyidik dan menyarankan untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto dan begitu pula sebaliknya, 

Sedangkan  RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Banyumas sendiri sudah berdiri sejak jaman pemerintah kolonial Belanda dan hingga sekarang masih terakomodir dengan baik dan sangat mendukung keberadaan Kejaksaan Negeri Banyumas dan pengadilan Negeri Banyumas sebagai tempat penitipan tahanan dari Kepolisian, dari Kejaksaan Negeri Banyumas serta Pengadilan Negeri Banyumas dan sebagai tempat pembinaan untuk para narapidana.

Dengan demikian di Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) lembaga hukum yaitu:

1.       2 (dua) Kejaksaan Negeri (Kejari Purwokerto dan Kejari Banyumas).
2.       2 (dua) Pengadilan Negeri Banyumas ( PN Purwokerto dan PN Banyumas).
3.       2 (dua) Rutan (LP Purwokerto dan Rutan Banyumas).

Sumber: Kajian Kasubbag Pembinaan Kejari Banyumas